KEPALA BAPPEDA LITBANG
(1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
(2). Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
b. Pengoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;
c. Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
e. Pengoordinasian dan Fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;
f. Pengoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasiatas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
g. Pengoordinasian kerjasama dengan/antar Kabupaten;
h. Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dibidang pembangunan;
i. Pengoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
j. Pengoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
k. Penyediaan data dan informasi hasil-hasil pembangunan, penelitian dan pengembangan yang sedang atau telah dilaksanakan;
l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Peencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SEKRETARIAT
(1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi;

a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
Sub bagian Program, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
b. Menyiapkan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran KUA dan PPAS Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
g. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
h. Menyusun pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
i. Melaksanakan tugas lainyang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen administrasi keuangan berupa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
c. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen pertanggung jawaban, evaluasi, dan pelaporan keuangan;
d. Memeriksa dan mengevaluasi daftar gaji dan tunjangan lainnya;
e. Melaksanakan pengujian, permintaan, dan verifikasi pertanggung jawaban pembayaran;
f. Memeriksa dan Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan laporan masing-masing bidang dan sekretariat;
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
i. Melaksanakan tugas lainyang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, kearsifan, dan pembuatan naskah dinas;
c. Melaksanakan urusan mutasi, pengembangan kepegawaian, dan rencana kebutuhan formasi pegawai;
d. Menyiapkan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya adminstrasi kepegawaian;
g. Melaksanakan Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
h. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
i. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan inventarisasi aset BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsi Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. Pengkajian dan Analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. Pengkajian dan Analisakewilayahan;
c. Pengumpulan dan Analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. Penyajian dan Pengamanan data informasi pembangunan daerah;
k. Pengamanan Data Melalui Bahan Cetak dan Elektronik sebagai bahan dokumentasi
l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan Pengkajian,analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah;
b. Melaksanakan Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah;
c. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah;
d. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;
e. Menghimpun dan memfasilitas penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati dibidang pembangunan;
f. Melaksanakan Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
g. Melaksanakan Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
h. Melaksanakan Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektifitas daerah;
i. Melaksanakan Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah, dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah.
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
a. Menghimpun bahan kebijakan teknis system evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanan tugas;
b. Menyiapkan bahan pengembangan system dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan, kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c. Melaksanakan Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. Menindaklanjuti hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodic sebagai bahan evaluasi;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsi perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
f. Pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
j. Pengoordinasianpelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
k. Pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
l. Pengoordinasian teknis perencanan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Kesejateraan Rakyat:
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Kesejateraan Rakyat:
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Kesejateraan Rakyat:
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang Kesejateraan Rakyat:
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang Kesejateraan Rakyat:
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang Kesejateraan Rakyat:
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Kesejateraan Rakyat:
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang pemerintahn dan SDM;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang Kesejateraan Rakyat;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Kesejateraan Rakyat.
Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub pendidikan dan tenaga kerja;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang pendidikan dan tenaga kerja.
Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang pemerintahan dan kebudayaan.
Bidang Perekonomian dan SDA
(1) Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsiperencanaan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan SDAmempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Perekonomian dan SDA;
b. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA;
c. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
d. Pengoordinasianpelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
e. Pengoordinasianpelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian dan SDA;
f. Pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang perekonomian dan SDA;
g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
h. Pengoordinasianpelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA;
i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan SDA bidang Perekonomian dan SDA;
j. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian dan SDA;
k. Pengoordinasianteknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
l. Pengoordinasian teknis perencanan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA.

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Pariwisata, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.
Sub Bidang Keuangan dan Investasi, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang keuangan dan investasi;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang keuangan dan investasi;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang keuangan dan investasi;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang keuangan dan investasi;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang keuangan dan investasi;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang keuangan dan investasi;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang keuangan dan investasi;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang keuangan dan investasi;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang keuangan dan investasi;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang keuangan dan investasi.
Sub BidangPertanian dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi Perencanaan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasianpenyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. Pengoordinasian pelaksanaa musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
f. Pengoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
i. Pengoordinasiandukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
k. Pengoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
l. Pengoordinasian teknis perencanan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur Wilayah;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang infrastruktur Wilayah;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur Wilayah;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang infrastruktur Wilayah;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang infrastruktur Wilayah;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang infrastruktur Wilayah;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang infrastruktur Wilayah;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang infrastruktur Wilayah;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang infrastruktur Wilayah;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang infrastruktur Wilayah;
Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas:
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
Bidang Penelitian dan Pengembangan
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsidibidangPenelitian dan Pengembangan;
(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Kabupaten;
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
e. Pelaksanaan inovasi daerah;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
g. Pelaksanaan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan:
Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang social dan pemerintahan;
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang social dan pemerintahan;
f. Menyiapkan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. Menyiapkan dan Mengevaluasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan.
Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di di sub bidang inovasi dan teknologi;
b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatisf;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang inovasi dan teknologi;
e. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.